Perang Jokowi Untuk Indonesia

Perang Politik Indonesia Yang Tidak Terlihat Oleh Publik

1. PERANG MELAWAN USA

Ketika awal Jokowi berkuasa, yang paling berbahaya secara politik adalah sikap Jokowi yang ingin memaksa Freeport mengakhiri Kontrak Karya dan patuh kepada UU Minerba. Karena ini menyangkut kepentingan AS yang Lima Presiden sebelumnya tidak mampu menghadapi.

Apalagi Jokowi bukan presiden yang pemimpin Partai, yang tentu tidak punya kekuatan terorganisir di akar rumput menahan gejolak serangan politik dalam negeri.

Benarlah. Tahun 2015 suhu politik memanas dengan munculnya skandal “Papa minta saham” yang berkaitan dengan Dirut PT. Freeport Indonesia dan Setya Novanto bersama Murez.

Isi rekaman itu menyeret nama nama mantan presiden sebelumnya yang terlibat dalam konspirasi tingkat tinggi.

Setya Novanto lolos dari kasus ini karena dia tidak mau bersaksi atas isi rekaman itu.

Secara tidak langsung Novanto menyelamatkan muka para presiden sebelumnya.

Tanpa operasi Intelligent Asing tidak mungkin rekaman yang sudah setahun lebih muncul lagi kepublik dan membuat gemetar elite politik. Ini seakan sinyal kepada Jokowi bahwa jangan main main dengan Freeport.

Apakah itu cukup? Belum.

Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia. Ini provokasi yang berbahaya.

Jokowi telah memerintahkan TNI AL harus tanpa ragu menjaga teritori Indonesia. Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam.

Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di Tanjungpinang harus melaksanakan prosedur tetap dalam Standar operasi tempur untuk menjaga teritory Indonesia.

Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik. Padahal saat itu prajurit TNI berhadapan dengan Angkatan laut AS yang menggunakan Kapal selam modern untuk mendekati perairan Indonesia.

Saya yakin apalah arti kekuatan Helikopter Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408, di bandingkan dengan kekuatan angkatan laut AS. Tapi prajurit TNI tanpa sedikitpun ragu terus me shadow kapal selam itu untuk segera menjauh dari perairan Indonesia.

Selesai? Belum. Masih ada lagi.

Di penghujung tahun 2016 atau bulan november terjadi aksi massa umat islam yang dikenal dengan gerakan GNMF MUI untuk memenjarakan Ahok yang dituduh menistakan agama.

Namun sebetulnya diarahkan untuk menjatuhkan Jokowi. Terbukti dalam aksi 411 ratusan ribu orang berdemontrasi mengepung istana negara. Dan ada kesengajaan membuat bentrok yang memancing kerusuhan di depan istana.

Aparat dengan kesetian tinggi kepada Presiden berhasil menjaga ketertiban demo tersebut walau sempat terjadi gesekan massa dengan aparat.

Selesai? Belum lagi.

Sebulan kemudian diadakan lagi aksi 212, tujuan tetap sama memenjarakan Ahok dengan target Istana negara.

Kali ini Jokowi datangi peserta demo dengan percaya diri, dan memastikan dia tidak takut dan memberi pesan dia bukan musuh umat islam.

Apakah itu cukup? Belum.

Pada saat hari Pilkada DKI, Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson memasuki wilayah Indonesia dengan alasan mengawal kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia.

Kunjungan dengan kawalan berkekuatan besar ini secara tidak langsung AS menerapkan 'smart power' terhadap Indonesia.

“Kamu jangan coba coba melawan saya“.

Pada bulan itu juga memang sedang dilakukan perundingan dengan Freeport. Jokowi menghadapi tekanan itu dengan tenang. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mike Pence tidak jadi menyinggung soal Freeport.

Provokasi AS di perairan Indonesia dan adanya pressure group sebagai proxy AS yang membuat stabilitas politik dalam negeri terganggu, menguatkan argumen para elite politik dan Jenderal bahwa berhadapan dengan kepentingan AS di Indonesia sangat berbahaya.

Tahun 2017 Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati kepentingan AS. Bahkan Prabowo sampai mengingatkan pemerintah Jokowi bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal.

Tentu ini berkaitan dengan kekisruhan perundingan dengan Freeport yang enggan melepaskan sahamnya 51% kepada Indonesia. Tapi Jokowi memastikan lewat Jonan bahwa opsi divestasi 51% saham Freeport tidak bisa ditawar.

Sikap Jokowi sudah jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sikap ini dipegang dengan konsisten.

2. PERANG MELAWAN CHINA

Bukan hanya AS yang dibuat Jokowi tidak berdaya. China juga merasakan sikap keras Jokowi.

Dalam pertemuan APEC di Beijing. Jokowi dengan tegas akan memberikan ruang ALKI kepada AS. Dengan demikian tidak berdesakan dengan China di Malaka.

Bahkan Jokowi menolak dengan keras klaim China atas laut China Selatan dan menggantinya nama laut China Selatan menjadi laut Natuna Utara.

Itu membuat pemerintah China geram, tapi apa daya yang dihadapi adalah Jokowi si manusia keras kepala yang sangat mencintai negerinya. Masih bilang Jokowi antek Cina?

Setelah pertemuan APEC di Beijing Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi. Waktu itu baik China dan AS setuju untuk mengakhiri konflik Laut China Selatan.

Atas kesepakatan itu China merasa aman dengan program OBOR untuk menghubungkan China ASEAN.

Pembangunan kereta logistik digelar dari Guangxie melalui Vietnam, Thailand, Malaysia Singapore dan rencana dengan jembatan laut Malaka akan terhubung dengan Indonesia (Dumai).

Saat sekarang jalur kereta sudah sampai di Malaysia dan sedang membangun tunnel ke Singapore.

Sementara AS sedang memperkuat investasi explorasi gas di blok Santa Fee, blok Masela (laut Arafuru- Maluku) dan blok Mahakam, Kalimantan Timur.

Tetapi dalam perjalanannya Jokowi tidak pernah komit dengan kesepakatan APEC itu. Jokowi tidak menanggapi proposal jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai dengan Malaka. Padahal proyek itu sudah dapat izin prinsip dari pemerintah SBY.

Program Toll Laut Jokowi bukannya mendukung OBOR malah bersaing dengan OBOR. OBOR (One Belt One Road) tidak akan dapat peluang menyentuh Malaka sebelum Sumatera terkoneksi dengan toll laut maupun toll darat. China dibuat pusing.

Bagaimana dengan AS?

Blok Mahakam di take over oleh Pertamina awal tahun ini dan Blok Masela di bangun di darat dan sekarang justru Jokowi akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Arafuru.

AS tambah pusing.

Jokowi tidak mau mengorbankan Geostrategisnya untuk kepentingan asing.

"Bagaimana mau kerjasama kalau tidak ada yang komit. Jokowi seenaknya mengabaikan komitmen yang dibuatnya," kata seorang konsultan Geostrategis kepada.

Janji China akan menggelontorkan dana USD 30 miliar untuk jalan toll Sumatera & toll laut, nyatanya hanya 10% saja yang cair. Mau komit bagaimana?

Amerika juga sama, tidak ada niat baik menyelesaikan masalah Freeport dengan mulus. Mau komit bagaimana ?

Saya rasa ini hanya pertimbangan fairly.

Kalau mau bersinergi, China dan AS harus tunjukkan itikad baik. Sekarang Indonesia, dengan atau tanpa China atau AS pembangunan jalan terus sesuai agenda.

AGENDA JOKOWI UNTUK INDONESIA

China selesaikan saja komitmen membiayai jalan toll Sumatera dan toll laut, dalam koridor B2B.

Kemudian AS gunakan Jepang & Eropa bangun koneksitas Kalimatan & Sulawesi. Dukung penyelesaian masalah Freeport.

Kalau itu semua sudah selesai, Jokowi akan komit. Karena kalau infrastruktur terbangun, Indonesia juga siap bersaing dalam program OBOR-nya China dan Grand Pacific-nya Amerika.

Tidak mungkin Indonesia hanya jadi penonton pertumbuhan ekonomi global yang terperangah melihat infrastruktur konektivitas kawasan Asia Pasifik sementara infrastruktur lokal masih compang-camping.

TERLALU BANYAK MUSUH

Memang perjuangan mempertahankan NKRI itu tidak mudah. Apalagi proxy AS dan China ada disemua Partai Politik di Indonesia.

Musuhnya bukan saja orang asing tetapi juga dari dalam negeri yang berkedok pengamat, tokoh agama dan politisi. Mereka tanpa rasa malu secara vulgar menunjukan keberpihakannya terhadap asing.

Tidak ada mereka berdemo memberikan dukungan kepada Presiden dalam upaya nasionalisasi Sumber Daya Alam kita.

Bagi mereka bagaimana caranya agar agenda asing terkabulkan dan Jokowi jatuh, entah bagaimana caranya.

Yang penting mereka dapat uang dan kekuasaan. Mereka ngak peduli hanya jadi jongos asing dan membela kepentingan asing.

JEJAK KEMENANGAN JOKOWI

Dipenghujung tahun 2018 Blok Mahakam, Blok Sanga-Sanga dan Blok Rokan dikuasai sepenuhnya 100% oleh Pertamina.

Divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai dengan pembayaran lunas oleh PT Inalum pada 21 Desember 2018.

Jokowi masih bisa tersenyum tanpa beban menyapa rakyat dengan gaya santainya.

Belakangan AS dan China harus bermanis muka kepada Jokowi agar Indonesia berperan dalam proposal Indopacific dan tetap saja Jokowi menentukan arah proposal itu sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Sementara gerakan pressure group semakin kehilangan ide dan pijakan politik. Beberapa diantara mereka kini tersangkut kasus pidana dan mungkin ada yang hampir gila karena ngoceh salah terus.

Pemilu 2019 adalah panggung Jokowi, untuk periode kedua dengan dukungan penuh dari koalisi partai yang akan menguasai kursi minimal 70% di DPR.

Jangan biarkan Jokowi berjalan sendirian. Rakyat Indonesia cinta damai berjuanglah bersama Jokowi demi membela Indonesia.
.
.
.
Robert Erik Latumahina

Tweet